BPK: Tak Perlu Tunggu Hasil Audit BPK, Penahanan itu Kewenangan KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membohongi publik terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus Hambalang dengan alasan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadi mengatakan bahwa penahanan tersangka kasus korupsi adalah kewenangan KPK dan tidak perlu menunggu hasil audit.

“Kalau soal penahanan kita serahkan kepada KPK. Silakan tanya KPK, itu kewenangan penyidik KPK,” tegas Hadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Dia menjelaskan, hasil audit BPK untuk memperjelas kerugian negara kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng. Hasil audit yang kedua ini bisa saja tidak jauh beda dengan hasil audit Hambalang yang pertama. “Bisa sama dan bisa beda, tunggu saja,” tuturnya.

Penegasan BPK tersebut sekaligus menjawab pimpinan KPK yang sebelumnya menyatakan pihaknya terhambat hasil audit kerugian negara di BPK untuk segera menyelesaikan kasus Hambalang.

Entah sampai kapan KPK akan terus berkelit dan membuat publik bingung dengan sepak terjang KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. (ms/ind)

Sumber: dakwatuna

Read more »

Hidayat: PKS Bukan Bawahan Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak permintaan Partai Demokrat agar pihaknya memasang bendera pada saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disalurkan. Menurutnya, PKS tidak berkedudukan sebagai bawahan Partai Demokrat sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu tak bisa memerintah PKS seenaknya.

"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau yang nyuruh Demokrat. Kami setara, mestinya saling menghormati, tidak perlu saling menuduh, ada kesetaraan," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, Hidayat juga menyayangkan adanya sejumlah politisi Partai Demokrat yang mendorong PKS untuk keluar dari koalisi. Baginya hal tersebut sangat tidak etis karena PKS berkoalisi dengan pemerintah dan bukan dengan Partai Demokrat

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, PKS bukan bawahan Demokrat, aneh kalau disuruh-suruh Partai Demokrat. PKS menolak kenaikan BBM, masalah tetap atau keluar dari koalisi itu nanti," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian BLSM. Menurut Max, Presiden SBY sudah menyetujui hal tersebut. (KOMPAS.com)

Read more »

Anis Matta: Setgab sudah seperti Hitler

KENDARI - Ternyata, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, Lc punya kesan buruk dengan keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab).  Ketika berbicara saat berkunjung di Graha Pena Kendari, Sabtu (8/6), Anis sempat menyinggung hal-hal negatif di sekitar Setgab.

"Anggota Setgab itu adalah 75 persen dari total suara di DPR. Kita yang mayoritas di parlemen yang tergabung dalam Setgab ini seharusnya juga menggambarkan akal kolektif masyarakat. Filosofi inilah yang hilang," kata Anis Matta.

Di mata Anis Matta, kelemahan Setgab selama ini karena menggunakan pendekatan instruksional. "Jadi, pendekatannya tidak boleh instruksional. Itu minyak harus naik, tidak boleh ngomong yang lain. Century harus terima, harus dibela, tidak boleh ngomong yang lain. Sehingga kemudian, segala hal serba dipolitisasi, didekati secara emosional. Ini masalah kesetiaan, ini masalah loyalitas, ini tidak loyal, anda munafik dan seterusnya," tutur Anis dengan mimik serius.

Menurut Anis Matta, persoalan yang dihadapi bukan hanya persoalan Setgab, tapi sistem politik yang berubah dari sistem demokrasi menjadi otoriter.

"Kalimat-kalimat loyalitas, munafik ini kan hanya ada dalam masyarakat berbudaya feodal, atau budaya dalam sistem pemerintahan otoriter. Kalau anda baca dalam negara komunis, itu kan bahasa-bahasa seperti ini yang dipakai kepada orang yang berbeda. Ini tidak loyal pada negara, penghianat negara, komprador, macam-macam. Sama juga dengan bahasanya Hitler semuanya. Ini tidak sehat dalam kehidupan demokrasi," tandas Anis Matta didampingi sejumlah anggota Fraksi PKS DPR.

Padahal, dalam sistem presidensial itu, hanya satu lembaga penyeimbang bagi eksekutif, namanya legislatif. "Kalau mau seperti itu, mending kita berubah saja jadi kerajaan. Jangan pakai republik kalau begitu. Kan ini masalah," katanya.(ong)

*sumber: jppn

Read more »