Kemenangan RIDO, Bukti PKS Masih Dipercaya

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PKS Jawa Barat Tate Komaruddin mengatakan,kemenangan Ridwan Kamil-Oded M Danial dalam pemilihan Wali Kota Bandung menandakan bahwa partainya masih dipercaya masyarakat. Dalam pemilihan wali kota Bandung, PKS berkoalisi dengan Gerindra mengusung Ridwan-Oded.

Sebelumnya dikabarkan meski PKS tengah dilanda masalah terkait korupsi suap impor daging yang melibatkan mantan presiden partai itu Luthfi Hasan Ishaaq, Ridwan diperkirakan akan tetap memenangi pemilihan wali kota Bandung. Beberapa survei menyebut, kali ini warga Bandung memilih figur Ridwan Kamil dan bukan partai pengusungnya.

Tate menilai pasangan nomor urut empat itu merupakan pasangan yang bisa berkoordinasi dengan baik ketika menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018.

“Ibu Kota seperti Bandung itu harus punya kualitas dibanding kota lain, saya lihat akan ada koordinasi yang bagus antara Ridwan dan Oded sebagai Wakil dan Walikota Bandung,” kata Tate Komaruddin usai konferensi pers Hitung Cepat Media Center RIDO di Hotel Trans Luxury, Bandung, Ahad, 23 Juni 2013.

Menurutnya, kolaborasi Ridwan-Oded bisa membuat pembangunan Bandung menjadi lebih cepat.

Menurut hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Media Center pasangan Ridwan Kamil-Oded M Danial (RIDO), pasangan yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu unggul dengan raihan suara sebesar 45,56 persen, disusul oleh Edi Siswadi-Erwan Setiawan dengan perolehan 17,34 persen. Sementara, Ayi Vivananda-Nani Suryani mendapat 15,31 persen.

Di urutan empat, pasangan independen Wahyudin-Tonny Apriliani mendapat perolehan suara 8.81 persen, disusul Iswara-Asep Dedi (6.94 persen), Budi Setiawan-Rizal Firdaus (2,81 persen), Wawan Dewanta-M. Sayogo (2,05 persen) dan Bambang-Lex (1,18 persen). Perolehan tersebut berdasarkan data dari 45 persen suara dari 400 TPS hingga pukul 17.00 WIB, Ahad, 23 Juni 2013. Begitu pula dengan hasil hitung cepat yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia, pasangan RIDO mengungguli pasangan lainnya. (pm/tempo)

*http://www.nabawia.com/read/308/kemenangan-rido-adalah-bukti-pks-masih-dipercaya#

__________
NB: oia, ngasih inpo aja, kalo semua saksi RIDO di semua TPS yang BERJUMLAH 4119-an TPS itu KADER DAN SIMPATISAN PKS (info by @sayawicakz)

Read more »

Suswono: Dunia Akui Ketahanan Pangan Indonesia

Dunia internasional melalui lembaga pangan dunia (food and agricultue organization/FAO) mengakui ketahanan pangan Indonesia dengan memberikan sebagai negara yang tidak memiliki kasus kelaparan.

Dalam dialog dengan sejumlah kelompok tani di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pengakuan dan penghargaan lembaga pangan PBB tersebut didapatkan tahun 2013.

Pihaknya merasa gembira sekaligus menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat tani di tanah air sehingga Indonesia bisa mendapatkan penghargaan itu. "Padahal targetnya pada 2016. Alhamdulillah, tiga tahun lebih cepat," katanya sebaimana dikutip Antara, Minggu (23/6/2013).

Menurut dia, pihaknya berkeyakinan lembaga internasional setingkat PBB memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri ketika memberikan penghargaan atas ketahanan pangan di Indonesia tersebut.

Salah satu pertimbangan tersebut diperkirakan dari aspek perbandingan produksi padi yang mencapai 39 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan hanya 33 juta ton. "Dalam beberapa tahun ini, jarang terdengar ada busung lapar," ujarnya.

Namun, kata Mentan, pihaknya tidak membantah jika masyarakat miskin masih cukup banyak di tanah air yang jumlahnya berkisar 11% dari jumlah penduduk Indonesia.

Jika terdengar kasus gizi buruk, kondisi itu diperkirakan lebih pada aspek ketidakmampuan keluarga dalam mengatur asupan gizi terhadap anggota keluarganya.

Ia mencontohkan kasus di sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang adanya anak yang disebutkan mengalami kasus gizi buruk.

"Ternyata, makanannya ada tetapi orang tuanya kurang dapat mengatur asupan gizi," katanya tanpa menjelaskan secara detail tentang nama korban dan daerah yang mengalami gizi buruk itu.(inilah)

Read more »

PKS Jepang Adakan Barbeque Bersama Masyarakat Indonesia di Tokyo

Tokyo - Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS Jepang mengadakan acara Rihlah (Tamasya) hari Sabtu lalu tanggal 22 Juni 2013. Acara yang diselenggarakan untuk Masyarakat Indonesia yang berdomisili di Tokyo dan sekitarnya ini mengambil tema "Barbeque bersama Cinta, Kerja dan Harmoni". 

"Rihlah ini bertujuan agar kita yang hidup di Jepang dapat refreshing dari rutinitas kita di kampus, di kantor maupun di rumah," tutur Abu Fahmi Ketua Pelaksana Rihlah kali ini.

Sejak pukul 9:00 pagi yang cerah, setelah 2 hari sebelumnya Tokyo diguyur hujan, satu persatu peserta berdatangan ke lapangan eucalyptus Koganei Park tempat diadakannya acara. Koganei park merupakan taman terbesar kedua yang berada di Tokyo yang di dalamnya terdapat beragam jenis bunga dan pepohonan.

Di bawah pepohonan yang besar dan rindang, lantunan ayat suci Al Qur'an membuka kegiatan rihlah kali ini dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Endrianto Djajadi. Dalam sambutannya, Endrianto yang sejak bulan Mei 2012 diamanahi sebagai Ketua PIP-PKS Jepang, menyampaikan pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang telah kita miliki dan menjelaskan makna tamasya di negeri Sakura, serta bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dan tidak juga kalah penting, Sekjen Bondan Setiawan dalam sambutannya menjelaskan fungsi PIP-PKS Jepang. Bondan yang saat ini juga diamanahi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Jepang memaparkan kegiatan-kegiatan PIP ke depannya seperti Mendaki Gunung Fuji, Futsal dan Seminar-seminar menjelang Pemilu 2014.

Setelah menikmati masakan Barbeque yang nikmat dan shalat zuhur berjamaah, acara puncak diisi dengan tausyiah yang disampaikan oleh Dr. Purwadi Raharjo. Doktor lulusan Jepang yang sudah menetap di Jepang selama 25 tahun ini menjelaskan pentingnya kita meluruskan orientasi kerja karena cinta kepada Allah SWT, serta pentingnya mengenal lingkungan sekitar dan perlunya kita mempererat silaturahim sesama muslim di Jepang.

Rihlah ini dihadiri lebih dari 40 peserta yang tidak hanya berdomisilli di Tokyo saja, tetapi juga yang berasal dari Chiba, Yokohama, Saitama, Ibaraki dan Sendai. Peserta yang berasal dari Sendai adalah peserta terjauh yang hadir ke acara ini. Karena harus menempuh perjalanan selama 3 jam dengan Shinkansen atau 6 jam dengan bis.

Acara ini diakhiri dengan Quiz dan tidak lupa foto bersama yang diabadikan oleh Tim Media PIP-PKS Jepang.

(Tim Media)

Read more »

Quick Count: RIDO yang diusung PKS Menang Satu Putaran 45,98%

BANDUNG - Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung yang digelar hari ini (Ahad, 23/6) menunjukan pasangan yang diusung PKS M.Ridwan Kamil-Oded M. Danial (RIDO) unggul. Berdasarkan cuick count  versi Jaringan Survei Indonesia (JSI) pasangan nomor empat ini unggul telak dengan perolehan suara diatas 40%.

Berikut hasil lengkap quick count Pilwalkot Bandung yang diikuti 8 pasangan:

1    Edi Siswadi-Erwan Setiawan    (16,3%)
2    Wahyudin-Toni Aprilani    (8,27%)
3    Wawan Dewanta-Sayogo    (2,06%)
4    M.Ridwan Kamil-Oded M. Danial    (45,98%) 
5    Ayi Vivananda-Nani Suryani    (15,33%)
6    M.Qudrat Iswara-Asep Dedy Ruyadi    (8,12%)
7    Budi Setiawan-Rizal Firdaus    (2,07%)
8    Bambang Setiadi-Alex Tahsin    (1,38%)

Suara masuk: 100 %

Tabel saat data masuk 83,33%

Ridwan Kamil & Oded M. Danial sebagai pasangan Cawalkot dan Wakil saling berpelukan dengan penuh keharuan di Media Center RIDO sesaat setelah keluar hasil quick count (23/6)

Read more »

BPK: Tak Perlu Tunggu Hasil Audit BPK, Penahanan itu Kewenangan KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membohongi publik terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus Hambalang dengan alasan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadi mengatakan bahwa penahanan tersangka kasus korupsi adalah kewenangan KPK dan tidak perlu menunggu hasil audit.

“Kalau soal penahanan kita serahkan kepada KPK. Silakan tanya KPK, itu kewenangan penyidik KPK,” tegas Hadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Dia menjelaskan, hasil audit BPK untuk memperjelas kerugian negara kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng. Hasil audit yang kedua ini bisa saja tidak jauh beda dengan hasil audit Hambalang yang pertama. “Bisa sama dan bisa beda, tunggu saja,” tuturnya.

Penegasan BPK tersebut sekaligus menjawab pimpinan KPK yang sebelumnya menyatakan pihaknya terhambat hasil audit kerugian negara di BPK untuk segera menyelesaikan kasus Hambalang.

Entah sampai kapan KPK akan terus berkelit dan membuat publik bingung dengan sepak terjang KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. (ms/ind)

Sumber: dakwatuna

Read more »

Hidayat: PKS Bukan Bawahan Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak permintaan Partai Demokrat agar pihaknya memasang bendera pada saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disalurkan. Menurutnya, PKS tidak berkedudukan sebagai bawahan Partai Demokrat sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu tak bisa memerintah PKS seenaknya.

"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau yang nyuruh Demokrat. Kami setara, mestinya saling menghormati, tidak perlu saling menuduh, ada kesetaraan," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, Hidayat juga menyayangkan adanya sejumlah politisi Partai Demokrat yang mendorong PKS untuk keluar dari koalisi. Baginya hal tersebut sangat tidak etis karena PKS berkoalisi dengan pemerintah dan bukan dengan Partai Demokrat

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, PKS bukan bawahan Demokrat, aneh kalau disuruh-suruh Partai Demokrat. PKS menolak kenaikan BBM, masalah tetap atau keluar dari koalisi itu nanti," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian BLSM. Menurut Max, Presiden SBY sudah menyetujui hal tersebut. (KOMPAS.com)

Read more »

Anis Matta: Setgab sudah seperti Hitler

KENDARI - Ternyata, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, Lc punya kesan buruk dengan keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab).  Ketika berbicara saat berkunjung di Graha Pena Kendari, Sabtu (8/6), Anis sempat menyinggung hal-hal negatif di sekitar Setgab.

"Anggota Setgab itu adalah 75 persen dari total suara di DPR. Kita yang mayoritas di parlemen yang tergabung dalam Setgab ini seharusnya juga menggambarkan akal kolektif masyarakat. Filosofi inilah yang hilang," kata Anis Matta.

Di mata Anis Matta, kelemahan Setgab selama ini karena menggunakan pendekatan instruksional. "Jadi, pendekatannya tidak boleh instruksional. Itu minyak harus naik, tidak boleh ngomong yang lain. Century harus terima, harus dibela, tidak boleh ngomong yang lain. Sehingga kemudian, segala hal serba dipolitisasi, didekati secara emosional. Ini masalah kesetiaan, ini masalah loyalitas, ini tidak loyal, anda munafik dan seterusnya," tutur Anis dengan mimik serius.

Menurut Anis Matta, persoalan yang dihadapi bukan hanya persoalan Setgab, tapi sistem politik yang berubah dari sistem demokrasi menjadi otoriter.

"Kalimat-kalimat loyalitas, munafik ini kan hanya ada dalam masyarakat berbudaya feodal, atau budaya dalam sistem pemerintahan otoriter. Kalau anda baca dalam negara komunis, itu kan bahasa-bahasa seperti ini yang dipakai kepada orang yang berbeda. Ini tidak loyal pada negara, penghianat negara, komprador, macam-macam. Sama juga dengan bahasanya Hitler semuanya. Ini tidak sehat dalam kehidupan demokrasi," tandas Anis Matta didampingi sejumlah anggota Fraksi PKS DPR.

Padahal, dalam sistem presidensial itu, hanya satu lembaga penyeimbang bagi eksekutif, namanya legislatif. "Kalau mau seperti itu, mending kita berubah saja jadi kerajaan. Jangan pakai republik kalau begitu. Kan ini masalah," katanya.(ong)

*sumber: jppn

Read more »