PKS: Bentuk Lembaga Pelaksana UN Independen

JAKARTA - Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Zainuddin, menyayangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 di 11 Provinsi. Ia menilai persoalan UN ini selalu terjadi setiap tahunnya sehingga perlu dibuat sebuah lembaga independen yang menyelenggarakan ujian tersebut. Ia mencontohkan, beberapa negara memiliki badan khusus (exam board) yang melaksanakan ujian di masing-masing wilayah, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil penilaian.

Zainuddin menambahkan, di Amerika maupun India, ujian tidak dilakukan secara nasional karena dianggap tidak adil bagi siswa minoritas. Setiap negara bagian memiliki standar yang berbeda. "Mereka melakukan ujian untuk wilayah masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari tingkat kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik," ujar Zainuddin dalam siaran pers yang diterima, Senin (15/4/2013).

Zainuddin meminta agar pemerintah mau mengatur ulang sistem ujian nasional bagi siswa. Pasalnya, sebanyak 33 provinsi memiliki standar mutu yang berbeda. "Hal ini sangat dimungkinkan penerapan ujian dapat dilaksanakan pada tiap daerah. Adapun teknis pelaksananya dapat dilakukan oleh lembaga Independen yang dapat diawasi oleh pemerintah dan DPR", kata Zainuddin.

Menurut Zainuddin, penundaan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar serius dalam mengatur mekanisme persiapan teknis berupa bahan pendukung, percetakan soal, pengepakan soal dan distribusi materi ujian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal ujian nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta orang di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK. Mendikbud M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga.

Kemdikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April 2013. (KOMPAS.com)